15 Oktober 2019
Login
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
AGENDA

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2018

Bulan: Juni

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektit dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang praktek KKN, dan lemahnya Pengawasan Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 I Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi, birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona lntegritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona lntegritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dan pemangku kepentingan lainya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona lntegritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.

Download disini

PENGADUAN
Nama
Nomor HP
Kecamatan
Deskripsi

PERIZINAN ONLINE



08113459555

Menjadikan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban sebagai pelayanan publik yang bebas dari korupsi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan

Copyright @ Pemerintah Kabupaten Tuban 2017